pasal 260 lalu lintas. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN. pasal 260 lalu lintas

rambu lalu lintas (Pasal 275). Berdasarkan Pasal 3 UU Lalu Lintas, pengaturan mengenai pelanggaran lalu lintas memiliki beberapa tujuan, yaitu:. 073 kasus. Sabtu, 2 Oktober 2021 09:45 WIB. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal– hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Penjelasan tersebut tepatnya berada di pasal 260 ayat ayat 1 huruf d, berikut bunyi pasal tersebut. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf b dan c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan. UU ini perlu direvisi untuk mengakomodasi. polri. Pasal ini mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dengan hukuman yang beragam, di antaranya adalah kurungan penjara selama 1 tahun atau denda hingga 2 juta rupiah. p-ISSN No. Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“ UU Lalu Lintas ”) yang Bapak sebutkan mengatur tentang Kewenangan Penyidik sebagai berikut: a. 2. Yang mana kecelakaan lalu lintas diatur oleh pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor. Budiyanto menjelaskan, dasar hukum penyitaan kendaraan yang dilakukan polisi. id – Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. 4. 22/2009 tentang LLAJ adalah undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun. pengaturan; c. Berlaku. Tinggalkan Balasan. Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 565. (2) Kebijakan manajemen rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada. Menurut Pasal 229 ayat (4) UU No. "Pasal ini tidak tepat karena kami membeli kendaraan dengan ukuran yang tersedia dari produsen,. Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi UU N0. 000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya)9. Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269 : Tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan JalanSanksi-sanksi : Pasal 280 : tentang sanksi kendaraan tanpa dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2. Pasal 131 (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, makrka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Baca juga: Berawal dari Kondektur, Sampai Jadi Pemilik Perusahaan Bus AKAP. Menurut Pasal 260 ayat (1) UU no 22 Tahun 2009, Polri berwenang melakukan penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas,diantaranya berwenang memberhentikan,melarang,atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan lalu lintas,melakukan pemeriksaan berkaitan dengan. Kecepatan maksimum dan minimum. Siantar, hetanews. Sejalan dengan hal tersebut. Ulasan Lengkap 1. Khusus untuk marka jalan diatur dalam Pasal 287 ayat 1 juncto Pasal 106 ayat 4 huruf a. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. 14 Tahun 1992 . d. Pasal 9 (1) Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas danKecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU/22 th 2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pasal 7 ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa: “Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik. HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 291 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BAWAH DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN SKRIPSI Disusun Dalam Rangka Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna. Berikut dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215. Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait. Marka, Edisi XXV, (Jakarta, 2004), hal. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Pengaturan mengenai tata tertib berlalu lintas di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. Pasal 3 . Pasal 1 angka 23 UU LLAJ. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,. Anda mungkin juga berminat. Pasal ini berisikan denda atau hukuman yang diberikan kepada setiap pengendara yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Namun, tidak jarang sebagian pengguna mengganti atau memodifikasi knalpot bawaan dengan yang tidak standar, sehingga menimbulkan suara bising. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berwenang: Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, KendaraanTINDAK PIDANA PELANGGARAN PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT Agustinus Herwindu Wicaksono Pengadilan Negeri Kuala Kapuas E-mail: herwindu84@gmail. 10 No. Pasal 6 Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan gerakan tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. 15 Juni 2023, 04:50 WIB. LN. Undang-Undang Republik Indonesia No. Pelanggaran melawan arus. Perkembangan selanjutnya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan dan. A. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang. Misalnya, pada tahun 2014, angka kecelakaan mencapai 88. Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. bahwa kesinambungan pembangunan nasional harus dipelihara. 26 Tahun 2015 tentang. Namun, saat ini telah terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang lalai, yaitu UU No. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kend a raan bermotor karena lalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Menurutnya, Pasal 277 UU Lalu Lintas ditujukan untuk pembuat kendaraan yang dengan sengaja merakit dan mengubah ukuran menjadi overdimensi. BAB XV Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit (Pasal 242 – Pasal 244). Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) jo. 14, No. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid. orangtuanya. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu: 20 a. Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)sebagaimana telah diubah. akibat kelalaian. Budiyanto menambahkan, pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas merupakan pelanggaran lalu lintas. com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, IndonesiaLalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. . Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ilustrasi SIM C. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir. polri. (Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA Foto) Dilansir dari laman resmi Polri, Pasal 281 UU Lalu Lintas merupakan pasal yang mengatur tentang besaran denda dan pelanggaran lalu lintas. Bahasa. pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 2 dan 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan diganti UU No 22 tahun 2009 pasal 2 dan 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut: Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memerhatikan : a. Peraturan tentang menjaga jarak aman dituliskan dalam Pasal 62 PP nomor. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalin yakni : 1. Hal ini dimaksudmkan sebagai bentuk proteksi terhadapUntuk pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, pemerintah daerah wajib menyediakan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang. Untuk pelanggaran lalu lintas, yang ditetapkan oleh pengadilan adalah berupa pidana denda, Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ mengatur sebagai berikut: “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Namun, upaya untuk menjaga lalu lintas yang. Ulasan Lengkap. sarana dan Prasarana. Subjek. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi: a. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan "Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran " 1. Penertiban aksi balapan liar di jalan raya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada UU LLAJ Pasal 260 ayat 1 huruf a, disebutkan dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara RI, selain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum. pd. STNK dan SIM memiliki fungsi yang berbeda. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA. 591 kasus, sementara pada tahun 2017 turun ke 104. Nah. kepri. Register : 06-07-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 11-09-2023 Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 89/Pid. Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UULLAJ”). Sehubungan dengan hal tersebut, apabila diperhatikan ketentuan Pasal Kewenangan petugas polisi lalu lintas tersebut diatur dalam Pasal 260 UULLAJ: (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (Pasal 281) 2. Tanggal 11 Juli 2013 — BAHRI MARTANDA P. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan pasal 360 KUHP dalam kasusLatar Belakang. Keywords: Penerapan pasal 360, kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya penanganan, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pasal 310 UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 260 Lalu Lintas merupakan salah satu pasal yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu. Jenis. Lokasi. com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai efektifitas Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan ilmu hukum administrasi negara yang mengkaji mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam. com - Proses penindakan pelanggaran lalu lintas tidak hanya berupa sanksi tilang, dalam beberapa kasus tertentu,. Pasal 6 (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. Sus/2016/PT. Dalam video itu, pengendara memprotes polisi yang melakukan tilang lantaran membawa dan menaruhnya di bagian kursi penumpang. go. gerakan tangan; b. Mencabut. Perihal kendaraan prioritas, di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 231 UU No. Ferdinand Joseph Paruhum Situmorang, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. tirto. bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan, tertuang dalam pasal 234, pasal 235, pasal236, dan. 000. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), Di dalam UU LLAJ, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang karena. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019. Perwakilan. Akibatnya, Penyidik Kepolisian di bidang Lalu Lintas dan. 7 Pasal 267 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. STNK berfungsi sebagai tanda bahwa kendaraan bermotor telah. perencanaan,. go. BAB IV Pembinaan (Pasal 5 – Pasal 6). Pasal 260 ayat (1) UULLAJ menentukan: “Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur. Ulasan Lengkap. polri. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang. LALU LINTAS Bagian Pertama Tata Cara Berlalu Lintas Pasal 21 (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri. co. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan. Aturan pelarangan knalpot bising sebenarnya sudah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Subjek. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur hukuman setimpal bagi pengemudi yang menyebabkan laka lantas sehingga mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia. Tribratanews. Bahasa Indonesia. Untuk itu, dalam berkendara harus diperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: a. Ketentuan pasal kecelakaan lalu lintasnya adalah sebagai berikut. 000,00 (satu juta rupiah)” . Pengertian tadi didasarkan pada Undang-undang No. Pasal 74 ayat (3) UU LLAJ Ulasan Lengkap. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1). 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – “UU LLAJ”) yang memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya (Pasal 68 ayat [2] UU LLAJ). Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia. 4 Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor,. Dasar hukum: 1. pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah sebagai berikut: 1. (1) Pelanggaran rambu lalu lintas: Rp 500. Yuk patuhi aturan ini agar kita tidak menjadi pelanggar lalu lintas atau mengalami kecelakaan lalu lintas. Ulasan: Sebelumnya, perlu diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Perlu diketahui dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (“Perkapolri 15/2013”), dinyatakan bahwa penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diselesaikan melalui proses di luar pengadilan dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas tanpa. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Diubah dengan. Pasal 4 (1) Selain pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. CO, Jakarta - Viral di media sosial video yang menayangkan pengendara dihentikan oleh polisi lalu lintas di Perimeter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Langgar aturan gerakan lalu lintas - Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c, 8. Pasal 260 ayat (1) UULLAJ menentukan: “Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik. Mencabut. The number of traffic violations in Indonesia has reached at an alarming level, causing more property damage, injuries, and claiming more casualties and lives. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita. (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor. 000. tanda nomor kendaraan (stnk) terhadap pelanggar aturan lalu lintas. yogie rahardjo . perencanaan; b. lalu lintas, maka di dalam Pasal 106 ayat (4) UU No. MT. Tim penasihat hukum Tubagus Joddy (24) menuding jaksa penuntut umum (JPU) berbuat sewenang-wenang karena mengajukan tuntutan melebihi batas maksimal pidana di pasal 310 UU Lalu Lintas. UU ini perlu direvisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. • Dalam hal ada cukup bukti adanya pidana dalam kecelakaan lalu lintas tersebut saat dilakukan penyidikan maka akan dilanjutkan dengan penuntutan melalui sidang di pengadilan. Lalu Lintas 1. Pasal 3 Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan: a. 897 kasus, selanjutnya pada 2015 sebanyak 96. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk-bentuk disiplin lalu lintas atau tata cara berlalu lintas kendaraan bermotor sebagai berikut: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi (Pasal 65 ayat [2] UU No.